ORANG MISKIN DAN KEBIJAKAN ANEH PEMERINTAH

Posted: Oktober 26, 2007 in Renungan

Badan pusat statistik (BPS) Pusat memperkirakan jumlah orang miskin pada medio maret 2007 turun 2,3 juta dibandingkan bulan yang sama tahun lalu menjadi 37,17 juta. Walau banyak kalangan meragukannya.
Hal yang pasti disepakati oleh kita semua, kemiskinan adalah musuh bersama. Di sini, pemerintah diharapkan mampu menyingkirkan kemiskinan dengan berbagai kebijakannya, yakni kebijakan anggaran, politik fiskal dan intensif.
Dari sisi anggaran, alokasi untuk penanggulangan masalah ini terus meningkat dari tahun ke tahun ditambah lagi subsidi yang diambil dari subsidi BBM yang di cabut. Masalahnya, selama 2005-2007, realisasinya sangat rendah. Bahkan pada semester I/2007, realisasi belanja modal di bawah 17%, sedangkan belanja barang hanya 14%. Sebuah pertanyaan besar kemudian terhampar. Apa sedang ada geverment pareleis atau sengaja melumpuhkan diri.
Lebih buruk lagi jika di lihat dari sisi manajemennya, realisasi anggaran umumnya di pertengahan akhir tahun sehingga mengurangi multiplier effect. Tidak heran jika ada beberapa kalangan yang memperkirakan jumlah orang miskin semakin meningkat., upah riil pun turun 2% akibat tertekan inflasi
Segmen yang paling merasakan penurunan daya beli masyarakat lapis bawah ini adalah para pengusaha kecil, yang menjadikan merek sebagai pasar. Ironisnya, pilihan ininsentif justru diberikan kepada perusahaan besar dan pasar modal. Kebijakan ini diprediksi justru akan membuat proses booming di sektor financial.
Di sektor industri dan perdagangan, kebijakan yang seharusnya di lakukan justru di abaikan. Misalnya saat harga BBM naik, izin impor bus china berulang kali diperpanjang. Bukan mengembangkan industri dalam negeri.
Pemerintah juga bertindak aneh saat mengizinkan ekspor produk natural, seperti rotan mentah yang sebenarnya sangat dibutuhkan para pengrajin kecil di dalam negeri. Kebijakan ini justru menghidupkan industri kerajinan China dan Vietnam sebagai pesaing baru.
Soal penyusunan kebijakan, pemerintah dan DPR dituding membingungkan. Misalnya, UU penanaman modal yang terhitung liberal sudah disahkan, padahal RUU tentang industri belumlah ada. Lalu apa yang mau dibahas?.
Sementara itu, RUU UMKM dinilai tidak jauh bebeda dengan UU Usaha Kecil. Pemerintah terkesan sperti mau lepas tangan dan menyerhkan penguatan sektor ini ke swasta.
Pada RUU UMKM harusnya menjadi strategi. Di negara-negara yang memilii UKM banyak seprti Jepang, Cina dan Korea, pemerintahnya tidak hanya menyediakan anggaran tapi juga lembaga khusus yng memfasilitasi UMKM.
Seharusnya pemerintah lebih proaktif, karena 65% tenaga kerja di Indonesia tidak lulus SMP. Dikhawatirkan, liberalisasi invenstasi justru akan meningkatkan pengangguran karena investasi asing umumnya mensyaratkan tenaga kerja berkemampuan khusus.
Kolonialisme harus di definisikan lagi karena tampaknya gaya-gaya neo-kolonialisme makin mencengkram negeri ini. Dan jika kita tidak sigap dengan menyiapkan SDM yang mumpuni dan kebijakan yang pro-rakyat maka jangan salahkan jika bangsa indonesia akan hanya memiliki tertorial dalam arti minimalis.
kritikan Megawati akan prestasi Pemerintah di kaki bukit, seharusnya bukan di anggap sebagai kritikan tidak destruktif tapi lebih tepat jika kritikan tersebut sebagai sarana memperbaiki masalah rakyat ke dapannya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s