Melacak Pendapat As-Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Nikah

Posted: April 24, 2008 in Awewe, pemikiran
Tag:, ,

Bagi umat Islam di Indonesia, madhab As-Syafi’i adalah madhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut madhab as-Syafi’i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang muslim Gujarat dan Cina adalah penganut madhab asy-Syafi’i. Lacakan ini juga bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut madhab asy-Syafi’i dan begitu pula kerajaan Islam setelahnya.

Asy-Syafi’i (150-204 H) sendiri sebenarnya bernama asli Muhammad bin Idris asy-Syafi’i yang hidup di puncak zaman dinasti Abbasiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, Khalifah terbesar dalam sejarah dinasti Abbasiyah. Ia satu-satunya orang dari empat madhab yang berasal dari keturunan Muhammad SAW. Madhabnya banyak dianut di Asia Tenggara, Asia Selatan, Irak dan sebagian Afrika.

Menurut pendapat as-Syafi’i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan atau trah laki-laki lain dari si perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam pandangan madhab asy-Syafi’i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendakinya.

Lalu bagaimana dengan pandangan madhab Hanafi, madhab yang banyak dianut di Turki dan Kufah dan lahir sebelum madhab asy-Syafi’i muncul ini mengemukakan bahwa perempuan muslimah, baik ia masih gadis ataupun sudah janda berhak menikahkan dirinya sendiri dengan siapa saja yang dikehendakinya. Dan pihak wali perempuan tidak berhak sedikitpun untuk memaksakan seorang mempelai pria bagi anak perempuannya.

Lalu bagaimana kedua imam madhab ini bisa berbeda pendapat tentang urusan pasangan hidup ini. Tentang hal in setidaknya ada dua analisis yang bisa dikemukakan.

Pertama, asy-Syafi’i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya.”La nikaha illa bi wali.” Sedangkan Abu Hanifah, tidak mau menerima hadis ini karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah atau dalil. Sebabnya, menurut Abu Hanifah, sebuah hadis yang bisa diterima haruslah mencapai tingkatan mutawatir, yaitu hadis Nabi yang tidak mungkin terjadinya penipuan atau kebohongan atas hadis yang dibawa. Berbeda dengan Abu Hanifah, asy-Syafi’i berpendapat bahwa hadis ahad yang dijamin keasliannya (sahih) boleh diterima dan harus didahulukan daripada analisis akal pikiran.

Kedua, asy-Syafi’i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sesudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sepenting nikah oleh cara pikirannya sendiri. Bahkan di abad modern, perempuan pada usia 10-15 tahun masihlah dianggap anak-anak dan belum dewasa.

Berbeda dengan asy-Syafi’i, Abu Hanifah hidup di Kota Kufah, di masa banyak pemalsuan hadis yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kota kosmopolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada umur segitu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan muslim berhak untuk menikahkah dirinya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya.

Demikianlah menurut pendapat saya tentang kenapa as-Syafi’i dan Abu Hanifah berbeda pendapat dalam memandang kedudukan wali nikah dalam sebuah pernikahan. Semoga tulisan ini tidak sesat dan menyesatkan.

Iklan
Komentar
  1. gie berkata:

    Assalamualaikum
    Memang benar begitulah.Lalu bagaimana dengan madhab AlDhohiri.Apakah ada yang antum ketahui tentang itu,berkenaan dengan nikah tanpa wali dan saksi…sukron katsir

  2. Ihsan Maulana berkata:

    madhab al-dhohiri didirikan oleh daud ad-dhohiri. secara jujur saya harus mengatakan bahwa saya belum menemukan kitab karangannya secara langsung sehingga saya tidak berani berkomentar atas apa yang tidak saya tahu.
    tapi sekilas menurut beberapa teman, beliau memang berpendapat bahwa nikah tanpa wali dan saksi itu sah berdasarkan pada ayat yang tidak menyebutkan syarat wali dan saksi dalam pernikahan. tapi pendapat ini tentu sangat lemah baik di mata hukum agama maupun sosial.

  3. analogikal berkata:

    apa tidak salah, Syafii bukannya terpengaruh budaya hijaz dibandingkan bagdad,

  4. Ihsan Maulana berkata:

    setahu saya, As-Syafi’ie hidup di Bagdad pada era Harun ar- Rasyid. jadi cara pandang As-Syafi’ie dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang ada di Bagdad dan sekitarnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s